KONSTRUKSI SOSIAL BUOL DARI MASA KE MASA

 

Literatur tentang Buol sangat terbatas, karena dalam rentang waktu yang panjang suku Buol hanya mengenal tradisi lisan. Untuk memperoleh tulisan tentang sejarah dan kehidupan sosial masyarakat Buol harus mengakses laporan penelitian dan catatan lapangan yang berasal dari ilmuan-ilmuan Belanda yang pernah datang ke Buol. Tulisan-tulisan tentang Buol yang dibuat oleh anak bangsa, selain melalui sumber primer seperti wawancara dengan warga Buol yang mewarisi tradisi lisan, harus melengkapi tulisan-tulisan itu dengan literatur dari Belanda. Apa yang dipaparkan pada kesempatan ini adalah versi ringkas dan merupakan kompilasi dari berbagai sumber dimaksud, yaitu tradisi lisan maupun tulisan yang dapat kami pelajari. Selain itu, paparan ini tidak akan menjelaskan secara detil sejarah Buol, termasuk asal muasal penamaan Buol maupun hadirnya orang-orang pertama yang menjadi cikal bakal penduduk Buol secara mitologi dengan berbagai versinya.

Pada intinya, paparan ini hendak mengenalkan Buol sebagai salah satu suku bangsa independen, memiliki struktur sosial, pemerintahan, dan sistem pergaulan hidup yang di antaranya masih bertahan hingga kini sebagai tradisi yang diwariskan lintas generasi.

 Asal-usul dan Persebaran Suku Buol.

Pada suatu waktu yang tidak dapat disebutkan secara tepat, leluhur awal suku bangsa Buol diyakini turun temurun berasal dari kawasan di sekitar Gunung Pogogul. Komunitas awal ini membangun dan mempertahankan kehidupan dengan cara mereka sendiri, melalui proses belajar yang sangat panjang dan menghasilkan kebudayaan sendiri. Seperti diketahui Kebudayaan adalah keselurahan hasil karya, sistem gagasan, dan tindakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat yang dimiliki bersama dan diwariskan dari generasi ke generasi. Leluhur awal Buol telah membanguan sistem gagasan berupa nilai-nilai, kepercayaan, filsafat hidup, bahasa, moral, hukum, bercocok tanam, berburu, sehingga mereka menjadi masyarakat utuh, independen, dan beradab. Pemimpin masyarakat kala itu disebut Panggulu. Persekutuan hidup masyarakat yang telah memiliki kebudayaan awal tersebut, menurut tradisi Buol di sebut Ombu Kilan.

Seiring berjalannya waktu leluhur awal suku bangsa Buol membagi diri menjadi dua kelompok besar. Di sisi Barat Sungai Kantanan, dekat pantai terdapat kampung tua Lipulagidun yang kini dikenal Negeri Lama. Di sisi Timur sungai Kantanan berdiri kampung Kantanau (Kantanan). Tidak semua penduduk pindah ke wilayah dekat pantai itu, sebagian menetap di sekitar Gunung Pogogul, yang dikenal dengan nama Pinamula yang seiring waktu, berkembang dan menetap di wilayah sekitaran Gunung Pogogul. Di kemudian hari terbentuk suatu wilayah permukiman di daerah sekarang yang di sebuat Busak.

Menurut catatan Belanda, Adatrecht bundels (Bundel Hukum Adat) yang ditulis tahun 1919, bahwa ciri khas suku Buol Asli (Ombu Kilano), kaum laki-laki umumnya bertubuh tegap, berkulit gelap, berjanggut lebat yang halus, dan bermata hitam. Menurut para peneliti Belanda yang datang di Buol pada paruh abad 19, ciri khas suku asli Buol bisa dibedakan penduduk lainnya, pertumbuhan janggut para pendatang lebih sporadis (agak jarang) dan warna mata mereka kebanyakan cokelat.

Sistem Pembagian Wilayah: Balak.

Waktu berjalan terus, masyarakat Buol tumbuh dan berkembang makin banyak, wilayah-wilayah persekutuan hidup juga bertambah, sampai pada suatu waktu Wilayah Buol terbagi menjadi 4 Wilayah persekutuan Hidup yang dalam tradisi Buol, disebut Balak, yaitu: Biau bagian Barat dataran Buol; Tongon, mencakup wilayah dari pegunungan di Barat; Bunobogu, mencakup wilayah dari pegunungan di Timur; dan, Talaki adalah bagian Timur.

Pembagian ini menjelaskan kontruksi sosial di Buol sebelum periode kerajaan. Suku Buol terbagi menjadi dua bagian wilayah persekutuan hidup, Barat dan Timur sebagaimana pembagian awal, lalu di masing-masing bagian itu terbagi menjadi dua, yaitu bagian dataran yang didominasi pesisir laut dan bagian dataran yang didominasi pegunungan (Biau dan Tongon di bagian Barat, Talaki dan Bunobogu di bagian Timur).

Meski terbagi ke dalam Balak berbeda, secara umum suku Buol menyadari mereka adalah kesatuan kolektif yang berasal dari rumpun yang sama, menggunakan bahasa yang sama, menggunakan ketentuan-ketentuan hukum pergaulan hidup yang sama, serta nilai-nilai yang dijunjung tinggi bersama. Masing-masing menjalani kehidupan secara teratur, di antara mereka (Balak-balak yang berbeda) tetap berlangsung hubungan kekerabatan yang diperkuat dengan perkawinan. Setiap Balak menjadi kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri di bawah pimpinan Panggulu (pemimpin) yang sangat ditaati, dihormati, dan disegani, yakni seorang Ombu Kilano (keturunan asli para leluhur awal) karena memiliki setidaknya kemampuan fisik, kecerdasan, dan spiritualitas yang lebih baik dari semua warga di wilayah persekutuan hidup tersebut.

Persekutuan hidup di tiap Balak belum ada pembagian kekuasaan. Kepemimpinan berpusat kepada seorang Panggulu. Kehidupan bermasyarakat di keempat Balak adalah sama, berasal dari induk persekutuan hidup yang pertama di kitaran Gunung Pogogul. Masa kepemimpinan seorang Panggulu tidak dibatasi. Ketika muncul seseorang dari masyarakat yang memiliki kapasitas yang setara atau melibihi Panggulu yang sedang berkuasa, maka calon Panggulu yang bersangkutan sudah diketahui secara umum, dan ketika Panggulu yang berkuasa meletakkan jabatan, maka calon Panggulu segera menggantikannya. Menjadi demikian, karena seluruh warga Balak masih satu rumpun keluarga yang sama dengan jumlah keluarga antara 20 kepala keluarga atau 100-an jiwa (setiap Balak).

Terbentuknya Sistem Pemerintahan Kerajaan di Buol (Dinasti Ndubu I, 1380)

Sebagaimana pandangan yang diketahui, dinamika hidup bermasyarakat selalu terdapat konflik, baik yang bersumber dari kontradiksi internal maupun eksternal. Masyarakat Buol tentu saja mengalami dinamika yang sama. Terbentuknya permukiman baru dan seterusnya pembagian wilayah kekuasaan Balak-balak, tidak terlepas dari dinamika tersebut. Kondisi lain yang tidak bisa dihindari oleh setiap masyarakat adalah interaksi dengan masyarakat lainnya di luar wilayah Buol sendiri. Sebab utama yang paling umum terbangunnya hubungan lintas komunitas adalah Perdagangan atau dalam arti yang lebih luas Kepentingan Ekonomi.

Di rentang abad ke 14 wilayah Buol sudah menjadi tuan rumah bagi tamu-tamu yang berasal dari daerah lain seperti Kerajaan Sigi, Kerajaan Ternate, dan Bualemo. Hubungan yang terjalin adalah persahabatan, pertukaran cendera mata berupa hasil bumi, merupakan simbol-simbol awal yang mengikat hubungan-hubungan ini. Dari hubungan persahabatan ini pula terjadi pertukaran pengetahuan, atau dapat disebut sebagai perkenalan suku Buol dengan pengetahuan tentang kepemimpinan dan kekuasaan. Dari tradisi lisan diperoleh keterangan, terjadi ketegangan antara Panggulu (pemimpin) di Buol dengan utusan Kerajaan Sigi yang kemudian berakhir damai. Salah seorang anak Panggulu Biau ikut dengan utusan ke Sigi lalu menikah di sana dengan anak Madika Sigi. Demikian pula hubungan dengan Bualemo, terjadi persahabatan dan perkawinan antara anak para pemimpin masa lampau.

Dalam berbagai catatan sejarah, Kerajaan Ternate yang berdiri pada tahun 1257 memiliki armada Laut yang sangat kuat sehingga memungkinkan kerajaan ini berkeliling ke berbagai wilayah maritim di Nusantara, termasuk wilayah yang terdekat yakni Sulawesi. Proses pembentukan kerajaan Ternate melalui sebuah proses musyawarah dari 3 (tiga) komunitas besar di sana. Musyawarah diadakan dengan agenda tunggal: menggalang persatuan di antara ketiga komunitas tersebut dan mengangkat pemimpinnya. Musyawarah memufakati aturan di antara ketiga komunitas tersebut, dan akhirnya mengangkat Ciko sebagai pemimpin ketiga komunitas, yang kemudian diberi gelar Kolano atau Raja dan di kemudian hari menjadi Sultan. Di belakang hari diketahui bahwa ekspansi kerajaan Ternate meliputi hampir semua wilayah kerajaan yang ada di Sulawesi.

Perlu dicatat dalam ingatan, para pendatang dari Ternate, Sigi, Bualemo dan darimana pun juga di masa itu bukan kunjungan yang singkat waktunya, sebab masing-masing adalah komunitas otonom yang memiliki bahasa masing-masing. Bisa dibayangkan proses adaptasi bahasa-bahasa lokal yang berbeda ini tentu membutuhkan waktu yang lama untuk dapat saling mengerti dan memahami kandungan-kandungan pengetahuan dari masing-masing. Bahkan di antara tamu-tamu itu ada yang tinggal dan memilih menetap di Buol karena menikah dengan penduduk setempat, sehingga makin lama terjalin hubungan kekerabatan yang bersifat geneologis.

Dari berbagai informasi tertulis maupun tradisi lisan diketahui para pemimpin awal di Buol pun melakukan perjalanan kunjungan ke daerah-daerah di luar Buol, sehingga semua kumpulan pengetahuan yang diperoleh dari interaksi selama puluhan tahun itu membangun pengetahuan awal tentang kepemimpinan dan pengelolaan pemerintahan.

Pada suatu waktu para Panggulu dari semua Balak bersepakat untuk berkunjung ke Ternate. Di sana dalam waktu yang cukup lama para pemimpin awal Buol belajar tentang bagaimana mengelola pemerintahan. Dari Ternate mereka mendapatkan informasi bagaimana Kerajaan Ternate terbentuk. Bersepakatlah para Panggulu Buol untuk membentuk juga kerajaan di Buol, dengan struktur kekuasaan sebagai berikut:

1.     Panggulu Balak Biau menjadi Madika (Raja Pemegang kekuasaan wilayah tertinggi)

2.     Panggulu Balak Talaki menjadi Hukum (Hakim, mengelola keputusan-keputusan adat)

3.     Panggulu Balak Tongon menjadi Djogugu (Perdana Menteri, Pelaksana Pemerintahan)

4.     Panggulu Balak Bunobogu menjadi Kapitalaut (Kapten Laut, kepala angkatan perang laut)

Kelihatannya para pemimpin Buol telah mengadopsi pelajaran dari Sigi dan Ternate dalam pembentukan sistem pemerintahan kerajaan. Istilah Madika (Raja Muda) berasal dari Sigi yang berarti Raja. Dari Ternate, selain struktur Jogugu, Hukum, dan Kapitalau diadaptasi pula forum musyawarah yang menjadi cikal bakal pembentukan kerajaan Ternate, yang dikenal dengan Bokidu. Pada awalnya Bokidu berfungsi sebagai institusi yang berfungsi tunggal yaitu memilih Raja. Selain dari kedudukan pada struktur Kerajaan dan Bokidu itu, masyarakat berstatus sebagai rakyat Buol.

Hubungan Politik dan Islamisasi

Wilayah Buol menjadi bagian dari wilayah Kesultanan Ternate pada masa pemerintahan Sultan Babullah Datu Syah, yang bertakhta dari tahun 1570 hingga 1583. Pada masa kejayaannya, Babullah berhasil memperluas wilayah kekuasaan Ternate secara signifikan, mencakup kawasan luas dari Mindanao di utara hingga Bima di selatan, dan dari Makassar di barat hingga Banda di timur, termasuk Gorontalo, Limbotto, Bolaang Mangondow, Buol, Toli-toli, Tomini, dan Parigi.

Buol yang sudah lama menjalin hubungan persahabatan dengan Ternate, secara de facto menjadi bagian dari Kesultanan Ternate. Catatan sejarah menunjukkan bahwa Raja Buol saat itu, Madika Eato, memperoleh legitimasi politik dari Sultan Ternate dan diberi gelar Islam Sultan Muhammad Tahir Wazir al-Adhim Abdurrahman. Islam diterima secara damai, melalui pendekatan yang selaras dengan nilai-nilai kolektif masyarakat, dan tidak bertentangan dengan struktur adat. Islamisasi terjadi melalui dua jalur: dakwah yang dibawa oleh pedagang Muslim (Arab, Bugis, Mandar), dan jalur politik melalui Kesultanan Ternate.

Bokidu dalam konteks Buol mendapat fungsi lebih luas, merupakan suatu badan musyarawah yang: (1) memilih Raja; (2) menyiapkan calon Raja Buol agar memiliki kapasitas yang layak baik secara mental, fisik, maupun intelektualitasnya; (3) memproduksi peraturan-peraturan kerajaan, dan (4) berfungsi menjadi lembaga peradilan. Pelaksanaan fungsi Bokidu dipimpin oleh Hukum (Oekumo). Keanggotaannya terdiri atas para Panggulu Balak, unsur Ombu Kilan yang menguasai tradisi asli, dan orang-orang bijak (tokoh masyarakat) yang memiliki kecerdasan berpikir dari tiap Balak.

Menjelang abad ke-19, lembaga-lembaga keagamaan seperti komunitas sufi dan tarekat mulai tumbuh. Pendidikan keislaman berkembang meskipun terbatas di pesisir. Pengaruh Islam memperkaya adat istiadat, yang mengandung nilai-nilai moral dan spiritual sejalan dengan ajaran Islam.

Struktur Sosial Keadatan dan Kolonialisme

Buol dalam waktu yang sangat lama menjadi wilayah dengan peran strategis baik secara politik maupun ekonomi. Sebagai daerah perbatasan antara kekuasaan Gorontalo dan pengaruh Ternate, sejarah Buol mencerminkan dinamika politik yang kompleks, di mana lokalitasnya sering kali diposisikan sebagai objek perebutan kekuasaan oleh kekuatan regional dan kolonial.

Pada masa awal, Buol menjadi bagian dari wilayah ekspansi Kesultanan Ternate, dengan raja-rajanya yang diangkat di Ternate dan mendapatkan legitimasi politik serta simbol kekuasaan seperti Botango Raja (Tongkat Kerajaan). Pengaruh Islam yang dibawa dari Ternate juga menjadi bagian penting dari integrasi Buol ke dalam jaringan kerajaan Islam di Nusantara.

Memasuki abad ke-19, Buol berada dalam tekanan kekuasaan kolonial Belanda yang memanfaatkan Kerajaan Gorontalo dan Limboto untuk menekan wilayah ini. Tambang emas yang kaya menjadi daya tarik utama bagi kolonialisme, memicu intervensi yang disertai pemaksaan politik terhadap elit lokal. Pada tahun 1890-an, perusahaan tambang seperti Firma Landberg mulai mendapatkan konsesi besar di Paleleh, mengubah struktur sosial dan ekonomi Buol.

Penandatanganan kontrak jangka panjang (Lange Verklaring) oleh Raja Buol menandai penyerahan kedaulatan politik kepada Belanda. Struktur kolonial semakin diperkuat dengan pembentukan onderafdeeling Buol di bawah Afdeeling Gorontalo, dan penempatan pejabat kontrolir yang langsung berada di bawah residen Manado.

Konflik internal kerajaan muncul, penyerahan kekuasaan kepada pemerintah Kolonial Belanda oleh Raja pada saat itu ditentang oleh struktur adat Hukum dan Kapitalau, yang kemudian memicu restrukturisasi kekuasaan dengan menciptakan jabatan “Presiden Radja” untuk mengakomodasi tekanan kolonial dan mempertahankan harmoni internal antar Balak. Sementara itu, Jogugu melapaskan Jabatannya menuju ke Paleleh dan melakukan konsolidasi politik. Di kemudian hari terbentuk wilayah kekuasaan Baru, Balak Paleleh. Sejak saat itu Buol terbagi menjadi 5 Balak, yaitu: Balak Biau, Tongon, Bunobogu, Talaki, dan Paleleh. Di Fase Kolonialisme fungsi Bokidu hampir mati total.

Paleleh kemudian menjadi pusat konsolidasi perlawanan terhadap perampasan kekuasaan oleh Hindia Belanda. Meskipun marah atas keadaan ini, Raja Buol tidak dapat berbuat apa-apa mengingat kekuatan militer Belanda pada saat itu. Pengorganisasian dan konsolidasi kekuatan di Paleleh memuncak dan meninggal jejak sejarah perlawanan terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Pasukan dari Paleleh berjumlah 48 orang yang dipimpin oleh Syarif Mansur menyebarang ke Manado, dan menyerang rumah Residen Manado pada 26 Agustus 1875.

Setelah perlawanan itu dipadamkan, Paleleh menempati posisi penting dalam sejarah kolonial dan pertambangan Indonesia. Di masa Hindia Belanda, Paleleh menjadi episentrum eksploitasi tambang emas yang memicu perubahan besar dalam struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat lokal.

Sejak akhir abad ke-19, setelah ditemukannya kandungan emas, Paleleh berkembang pesat menjadi pusat pertambangan emas. Kontrak politik antara Madika Buol dan Residen Menado, Eeltje Jelles Jellesma, pada tahun 1895 menjadi tonggak penting yang menandai dimulainya era eksploitasi intensif. Perusahaan-perusahaan tambang Eropa mendapatkan konsesi, dan Belanda mendirikan "Mijnbouw-Maatschappij Buol" pada 1897.

Peningkatan produksi emas menyebabkan peningkatan jumlah penduduk akibat migrasi besar-besaran tenaga kerja dari Jawa, Gorontalo, dan Minahasa. Masyarakat Paleleh menjadi semakin plural dan kosmopolitan, mencerminkan proses integrasi ekonomi kolonial dan dampaknya terhadap struktur sosial lokal.

Belanda juga mendirikan kantor kontrolir, pelabuhan, rel trem, dan gudang logistik di Paleleh dan Lintidu, menjadikan wilayah ini sebagai pusat administrasi pemerintahan kolonial di Buol. Pulau Jellesma, yang terletak di depan pelabuhan Paleleh, difungsikan sebagai penahan ombak sekaligus tempat penyimpanan senjata dan dinamit.

Buol kemudian menjadi contoh klasik dari wilayah yang dipaksa masuk ke dalam struktur kolonial melalui kombinasi tekanan ekonomi, kekuasaan simbolik, dan eksploitasi sumber daya alam. Di sisi lain, masyarakat dan elit lokal mengalami dislokasi peran dan otoritas, menjadikan perlawanan politik yang terjadi hanya bersifat sporadis dan tidak sistemik.

Hasrat Pemerintah Hindia Belanda untuk menguasai Buol secara penuh, terutama sekali monopoli mereka terhadap Tambang Emas di Paleleh semakin menjadi-jadi. Pada bulan Januari 1912, satuan pasukan di bawah pimpinan Kapten Boonstra van Herdt diperintahkan untuk bergerak menyusuri pantai dari Palu ke Buol untuk melakukan pemetaan geografis strategis. Satu Tahun kemudian, pada tanggal 1 Januari 1913 terjadi perombakan pemerintahan dengan menerapkan sistem pemerintahan baru yang sangat merugikan Kerajaan Buol, yaitu:

1.     Menghapus 5 Balak dan menggantinya menjadi 3 Distrik, yaitu Distrik Biau, Distrik Bonobogu dan Distrik Paleleh.

2.     Penghapusan Jabatan kerajaan:

·       President Radja

·       Jogugu

·       Kapitalau

·       Ukumo

Sejak saat itu, Buol kehilangan kendali kekuasaan, kekuasaan sepenuhnya diambilalih oleh Hindia Belanda. Pelaksana pemerintahan Hindia Belanda adalah Madika yang dibantu oleh Jurutulis. Balak-balak dihapus, diganti dengan tiga distrik yaitu: Distrik Biau, Distrik Bunobogu, dan Distrik Paleleh, dipimpin oleh seorang Marsaoleh yang dibantu oleh seorang Jurutulis.

Terhitung sejak 1 Januari 1913, Bokidu sebagai bentuk klasik sistem Demokrasi yang bertahan selama ratusan tahun hilang dari konstruksi sosial masyarakat Buol. Bokidu tinggal menjadi kenangan dan bertahan dalam ingatan sangat sedikit masyarakat Buol Modern. Momentum Rembuk Budaya ini telah menjadi sarana pengungkapan tradisi demokrasi yang telah tumbuh sejak ratusan tahun lamanya di Buol. Rembuk Budaya sangat diharapkan dapat menjadi momentum yang tepat untuk menempatkan Adat dan Tradisi sebagai elemen penting pembangunan daerah yang berkelanjutan.

 

Mohammad Sjafei (Oyot Lapugo)